<![CDATA[ABSTRACT Dayah education is an important component of the education system in Aceh, characterized by Islamic values and local wisdom. This study aims to analyze the implementation of Qanun Aceh Number 9 of 2018 concerning the Administration of Integrated Dayah Education in Bireuen Regency, focusing on policy implementation, supporting factors, and challenges encountered at the institutional level. The novelty of this study lies in its empirical examination of the gap between the regulatory framework governing dayah education and its implementation capacity following the enactment of the qanun. This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected informants representing the Bireuen Regency Dayah Education Office and dayah administrators, supported by document analysis. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the qanun has been supported by a clear regulatory framework, strong commitment from dayah administrators, and well-defined roles between the local government and dayah institutions. However, its implementation has not yet been optimal due to limited policy dissemination, uneven understanding of the technical provisions, inadequate human resource capacity, disparities in educational facilities and infrastructure among dayahs, and insufficient financial support to meet operational needs. The study concludes that the successful implementation of Qanun Aceh Number 9 of 2018 depends not only on the existence of the regulatory framework but also on strengthening policy communication, institutional capacity, and continuous guidance. These findings provide practical insights for local governments in formulating more effective and sustainable strategies for the supervision, development, and improvement of dayah education. ABSTRAK Pendidikan dayah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Aceh yang memiliki karakteristik keislaman dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, serta hambatan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai kesenjangan antara regulasi penyelenggaraan pendidikan dayah dengan kapasitas implementasi di lapangan setelah diberlakukannya qanun tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dan pengelola dayah, serta diperkuat dengan analisis dokumen terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun telah didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pengelola dayah, serta pembagian peran antara pemerintah daerah dan pengelola dayah yang berjalan dengan baik. Namun, implementasi belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa terbatasnya intensitas sosialisasi, belum meratanya pemahaman teknis kebijakan, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, ketimpangan sarana dan prasarana antar-dayah, serta dukungan pendanaan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada penguatan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, dan pembinaan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan dayah yang lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
