Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law
M. Hidayat
Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby) Yosi Irawan Makani; M. Hidayat; Supolo Setyo Wibowo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1565

Abstract

This study discusses the implementation of Diversion in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for Children in Conflict with the Law (ABH) in cases regulated by Emergency Law No. 12 of 1951. The research method used is normative juridical, with a focus on the analysis of laws and legal principles. The results of the study indicate that although restorative justice through diversion is a primary principle in juvenile justice, its application is not possible in ABH cases entangled in Emergency Law No. 12 of 1951 because it does not meet the requirements according to Article 7 of the SPPA Law. As a result, children remain at risk of criminal penalties, which is contrary to the principle of the best interests of the child. This study recommends the need for legal reform, such as the comprehensive implementation of diversion. Keywords: Diversion, SPPA Law, Emergency Law No. 12 of 1951, restorative justice
Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Pemberi Beasiswa Dalam Perjanjian Ikatan Dinas (Studi Kasus Putusan Nomor: 175/Pdt.G/2018/Pn Btm) Alif Utama Putra; M. Hidayat; Supolo Setyo Wibowo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1582

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai aspek yuridis dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam perjanjian ikatan dinas, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM. Penahanan ijazah oleh institusi pemberi beasiswa sering kali dijadikan sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban penerima beasiswa dalam menjalankan masa dinas setelah lulus. Namun, tindakan ini menimbulkan persoalan hukum karena ijazah merupakan hak pribadi yang melekat pada individu sebagai bukti capaian akademik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penahanan ijazah berdasarkan ketentuan hukum perdata, ketenagakerjaan, serta hak asasi manusia di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam kasus ini dinilai tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum. Putusan pengadilan menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan pihak penerima beasiswa. Kesimpulannya, perjanjian ikatan dinas tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan ijazah karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menggunakan dokumen pribadi. Solusi penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perdata tanpa merugikan hak-hak fundamental individu.
Co-Authors Alif Utama Putra Supolo Setyo Wibowo Yosi Irawan Makani