<![CDATA[Abstract This article focuses on examining the representation of Indonesian women in parliamentary politics 1971-2009. There are many problems faced by women in the field of politics in Indonesia, it turns out that women are still not properly represented. In addition, there is a phenomenon of inequality between men and women who are not fairly included as elements in the role of civil society in a democratic system. Therefore, this article aims to find out how women can develop and participate in the world of parliamentary politics in 1971-2009. This article uses a historical method that includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the development of Indonesian women's representation in parliament is influenced by domestic political dynamics and several factors become obstacles to the implementation of gender quotas. Women's organizations and civil society play a central role in encouraging greater involvement and representation for women in the public, political, and parliamentary spheres. All of this is done as part of an advocacy effort to create gender-responsive political policies. Abstrak Artikel ini fokus mengkaji tentang representasi perempuan Indonesia dalam politik parlemen 1971-2009. Terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang politik di Indonesia, ternyata kaum perempuan masih belum terwakilkan dengan sepatutnya. Selain itu, muncul fenomena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikutsertakan secara adil sebagai elemen dalam peranan masyarakat sipil dalam sebuah sistem demokrasi. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan dapat berkembang dan ikut serta dalam dunia politik parlemen pada 1971-2009. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan representasi perempuan Indonesia dalam parlemen dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri dan beberapa faktor menjadi kendala implementasi kuota gender. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memainkan peran sentral untuk mendorong keterlibatan dan keterwakilan yang lebih besar bagi perempuan dalam ranah publik, politik, dan parlemen. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari upaya advokasi pembuatan kebijakan politik yang responsif gender. ]]>
