Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Farel Sya’ban Mousavian
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Deposit Tiket Houbii Urban Adventure Park (Studi Putusan 428/Pdt.G/2025/ PN Jkt.Brt) Imelda Martinelli; Farel Sya’ban Mousavian; Seipul Seipul
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i1.8328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai wanprestasi dalam Perjanjian Deposit Pembelian Tiket Houbii Urban Adventure Park antara PT Trinusa Travelindo (Traveloka) selaku Penggugat dan PT Coconut Homes selaku Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt. Permasalahan utama dalam perkara ini berfokus pada ketidakmampuan Tergugat untuk mengembalikan sisa deposit awal sejumlah Rp 1.239.771.239 setelah berakhirnya perjanjian. Pengakhiran perikatan tersebut dipicu oleh berhentinya kegiatan usaha Tergugat pada 31 Agustus 2024, yang menurut Pasal 8.2 butir C Perjanjian Deposit memberikan hak bagi pihak lainnya untuk mengakhiri kerjasama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa deposit dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah tanggal efektif pengakhiran merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, secara doktrinal, kelalaian Tergugat diklasifikasikan sebagai tindakan "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya". Makalah ini menyimpulkan bahwa kejelasan norma mengenai prosedur pengembalian deposit dan batas waktu pelaksanaan kewajiban menjadi variabel krusial dalam menentukan adanya wanprestasi dan pemenuhan hak ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023 Imelda Marteneli; Moh Iqra Negara; Farel Sya’ban Mousavian
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7629

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4655 K/Pdt/2023 terkait hierarki pembuktian kepemilikan tanah dan penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, kajian ini mengeksplorasi dinamika putusan pada tiga tingkat peradilan yang menghasilkan interpretasi berbeda mengenai validitas surat keterangan desa versus sertipikat Hak Guna Usaha. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip tegas bahwa fotokopi berlapis tanpa dokumen otentik tidak memiliki kekuatan pembuktian, sementara sertipikat yang diterbitkan sesuai prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan legitimasi yuridis superior. Analisis terhadap unsur-unsur onrechtmatige daad mengungkapkan bahwa penguasaan tanah tanpa alas hak terregistrasi yang bertentangan dengan hak pemegang sertipikat sah merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian menegaskan supremasi sistem pendaftaran tanah formal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak yang beritikad baik, serta mengidentifikasi penerapan doktrin rechtsverwerking sebagai batasan temporal bagi klaim kepemilikan yang tidak diajukan dalam periode waktu wajar. Implikasi praktis mencakup panduan bagi praktisi hukum dalam memahami hierarki alat bukti pertanahan dan parameter yuridis perbuatan melawan hukum dalam litigasi agraria.
Co-Authors Imelda Marteneli Imelda Martinelli Moh Iqra Negara Seipul Seipul