Andi Muhibuddin
Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan E-Government Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Muh. Ilham; Andi Muhibuddin; Juharni Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6416

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Government, budaya kerja, motivasi, serta sarana dan prasarana terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner yang disebarkan kepada 29 responden ASN di BPBD Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN dengan nilai signifikansi 0,000. Selain itu, budaya kerja, motivasi, serta sarana dan prasarana juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000; 0,000; dan 0,014. Uji F membuktikan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kinerja ASN. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi E-Government, peningkatan budaya kerja, motivasi, dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kinerja ASN di BPBD Kota Makassar. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang program peningkatan kinerja aparatur di sektor penanggulangan bencana. This study aims to analyze the influence of E-Government implementation, work culture, motivation, and facilities on the performance of Civil Servants (ASN) at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Makassar City. A quantitative research method was employed, utilizing a survey approach with questionnaires distributed to 29 ASN respondents at BPBD Makassar. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results indicate that E-Government implementation has a positive and significant effect on performance, with a significance value of 0.000. Additionally, work culture, motivation, and facilities also significantly influence performance, with significance values of 0.000, 0.000, and 0.014, respectively. The F-test confirms that these variables collectively impact ASN performance. These findings suggest that optimizing E-Government, enhancing work culture, motivation, and providing adequate facilities can be effective strategies to improve ASN performance at BPBD Makassar. This study provides practical contributions for policymakers in designing programs to enhance civil servant performance in the disaster management sector.
Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Stephanie M. Kalampung; Andi Muhibuddin; Juharni Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6422

Abstract

Penelitian bertujuan mengidentifikasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dan mengkaji implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sorong Selatan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Kesehatan dalam menangani gizi buruk pada balita dilaksanakan melalui program penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya gizi seimbang, pemberian vitamin, suplemen penambah nafsu makan, serta makanan bergizi seperti susu dan biskuit. Selain itu, dilakukan identifikasi penyebab gizi buruk, seperti pola makan, sanitasi, dan pola asuh, serta penyuluhan gizi kepada ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri melalui kerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas faktor internal, yakni kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, fasilitas dan infrastruktur, serta sistem monitoring dan evaluasi; serta faktor eksternal, seperti kondisi geografis, kesadaran dan partisipasi masyarakat, budaya lokal, kemitraan lintas sektor, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. This study aims to identify the policies of the Health Office in addressing malnutrition among children under five in South Sorong Regency, Southwest Papua Province and examine the implementation of these policies. A qualitative research approach was employed, with the study conducted in South Sorong Regency. Data were collected from primary and secondary sources through observation and in-depth interviews The findings reveal that the Health Office’s policy in addressing malnutrition is carried out through community outreach programs focusing on balanced nutrition, the provision of vitamins, appetite stimulants, and nutritious food such as milk and biscuits. The approach also includes identifying the main causes of malnutrition—such as eating patterns, sanitation, and parenting—followed by education campaigns on nutrition for pregnant women, children, and adolescent girls in collaboration with local health centers and hospitals. Policy implementation is influenced by four key aspects: communication, resources, disposition (implementers’ commitment), and bureaucratic structure. Factors affecting implementation include internal factors such as human resource capacity, budget availability, facilities and infrastructure, and monitoring and evaluation systems; and external factors such as geographical conditions, community awareness and participation, local culture and customs, cross-sectoral partnerships, and socio-economic influences.