Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Daya Beli Masyarakat Kecamatan Pangkah Intan Nur Faoziah; Dumadi Dumadi; Anisa Sains Kharisma; Nasiruddin Nasiruddin; Roni Roni
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12558

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Efisiensi Anggaran terhadap Daya Beli Masyarakat Kecamatan Pangkah. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya daya beli sebagai indikator kesejahteraan ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, pengelolaan anggaran, pendapatan, dan perubahan harga kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat Kecamatan Pangkah sebanyak 120.552 jiwa, sedangkan sampel berjumlah 400 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kebijakan PTKP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan nilai signifikansi 0,005, tetapi memiliki arah hubungan negatif. Efisiensi Anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,167. Secara simultan, Kebijakan PTKP dan Efisiensi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,057 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 5,7% variasi daya beli, sedangkan 94,3% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa daya beli masyarakat merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran, tetapi juga oleh pendapatan, inflasi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, serta kondisi ekonomi rumah tangga.