Deni Syaputra
Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEBANGSAAN : MENGATASI INTOLERANSI DAN RADIKALISME Deni Syaputra; Febby Febriani
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1277

Abstract

Pendidikan karakter merupakan solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan di Indonesia. Dengan membentuk individu yang memiliki nilai-nilai toleransi, integritas, dan kepedulian sosial, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berintegritas. Implementasi pendidikan karakter yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi sosial dan politik, mengurangi konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Esai ini akan membahas betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk masalah kebangsaan di Indonesia.
PERAN DAN FUNGSI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Deni Syaputra; Diani Diani
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1279

Abstract

Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.