Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN SUATU TINDAK PIDANA Di KEPOLISIAN RESOR BULELENG Made Wiradarma; I.N.G Remaja; I.N. Surata
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3021

Pelaksanaan prinsip keterbukaan publik dan prinsip praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) harus dilakukan secara berimbang. Penelitian ini meneliti pelaksanaan prinsip Presumption of Innocence dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Prinsip Presumption of Innocence dalam pemberian informasi kepada publik sehubungan dengan suatu tindak pada Kepolisian Resor Buleleng dilaksanakan dengan tidak mempublikasikan atau menampilkan wajah tersangka, menggunakan inisial nama tersangka, tidak menyebutkan identitas korban, khususnya korban yang masih di bawah umur, menyampaikan informasi secara objektif dan proporsional, menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mengganggu proses penyidikan atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk saksi, korban, maupun pihak lainnya. Kendala yang ada, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pelayanan informasi publik, terutama terkait informasi yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendala dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dengan kewajiban kepolisian untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berpotensi menghambat proses penyidikan.

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG K.U.T. Oktayasa; I.N. Surata; I.K.K. Arta
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3026

Penggunaan teknologi dalam investigasi tindak pidana memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini meneliti efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Buleleng, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, dan data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Buleleng berjalan efektif. Hambatan-hambatan yang bersifat eksternal yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat, keterbatasan kerja sama dari penyedia layanan digital, kejahatan Siber yang bersifat lintas negara, rendahnya literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Hambatan internal, yaitu keterbatasan kompetensi SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, kelemahan keamanan sistem dan data. Upaya-upaya yang dilakukan yang bersifat eksternal yaitu meningkatkan kerja sama dengan instansi dan penyedia layanan digital, memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum, meningkatkan literasi digital masyarakat, mengoptimalkan kerja sama internasional, menyesuaikan metode penyidikan dengan perkembangan teknologi. Upaya-upaya mengatasi hambatan yang bersifat internal yaitu peningkatan kompetensi penyidik, pengadaan dan modernisasi sarana prasarana, penguatan anggaran, pembentukan atau penguatan tim khusus, peningkatan keamanan sistem informasi.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA DALAM MENCEGAH PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HUTAN (STUDI PADA PENGELOLA HUTAN DESA MERTHA SARI BHUANA) I.D.G Mahadewa; I.N. Surata; N.K.D. Miantari
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3022

Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana yang merupakan lembaga pemegang hak pengelolaan hutan desa seluas + 354 hektare, berada pada kawasan hutan lindung di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini meneliti: efektivitas pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan, kendala-kendala yang dihadapi dan upayaupaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengefektifkan upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Mertha Sari Bhuana dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hutan telah berjalan dengan efektif. Kendala-kendala yang dihadapi: keterbatasan anggaran, keterbatasan pelaksanaan patroli, keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk melakukan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan: memberdayakan sumber-sumber pembiayaan di luar pembiayaan dari pemerintah, melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan wilayah hutan yang dikelola, antara lain kelompok-kelompok tani hutan, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, diupayakan penanggulangannya dengan meningkatkan pendampingan dan pembinaan dari UPT.

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISAN YANG MELAKUKAN DISERSI DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG K.D. Mahaputra; I.N.G. Remaja; I.N. Surata
Kertha Widya Vol 14, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v14i1.3024

Salah satu pelanggaran disiplin anggota kepolisian adalah melakukan disersi, pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Penelitain ini meneliti pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang ditemukan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng sudah berjalan sesuai peraturan. Disersi merupakan pelanggaran disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Polri. Kendalakendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota kepolisian yang melakukan disersi di Kepolisian Resor Buleleng diantaranya kurangnya dukungan dari teman sejawat terduga pelaku pelanggaran disiplin atas penegakkan disiplin, terbatasnya sarana prasarana untuk melacak keberadaan anggota Kepolisian yang melakukan disersi, terbatasnya personal, yang bertugas pada Unit Provos untuk menangani seluruh pelanggaran disiplin yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan adalah meningkatkan penegakan ketertiban dan disiplin anggota (GAKTIBPLIN), mendorong dan meningkatkan kepesertaan Anggota Kepolisian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Anggota Kepolisian, meningkatkan penerapan pemberian hukuman dan penghargaan kepada anggota Kepolisian yang berprestasi dalam pelaksanaan/penegakkan disiplin.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search