<![CDATA[Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan metaverse sebagai ruang virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan hukum secara intensif. Seiring dengan perkembangan tersebut, sengketa yang timbul dari perjanjian digital, khususnya wanprestasi, menjadi tidak terelakkan. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sering kali mengalami keterbatasan dalam diterapkan pada metaverse yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas negara, dan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Community-Based Dispute Resolution (CBDR) hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bertumpu pada norma komunitas, musyawarah, dan partisipasi kolektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform metaverse ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBDR memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sepanjang disepakati oleh para pihak. Namun, putusan CBDR belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia tanpa pengesahan melalui mekanisme hukum formal. Meskipun demikian, CBDR tetap relevan sebagai model penyelesaian sengketa yang adaptif dan sesuai dengan karakter metaverse. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mengintegrasikan CBDR ke dalam sistem hukum nasional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna metaverse.]]>
