Keberlanjutan finansial entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi isu krusial di tengah dinamika ekonomi digital, khususnya di wilayah episentrum pertumbuhan seperti Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh digitalisasi pembukuan keuangan dan pengendalian internal usaha terhadap keberlanjutan finansial UMKM. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional kausal, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dari 150 responden pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria telah mengadopsi aplikasi pembukuan digital minimal selama satu tahun. Analisis data dilakukan menggunakan pemodelan persamaan struktural berbasis varians (Partial Least Squares Structural Equation Modeling / PLS-SEM) yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil evaluasi model pengukuran (outer model) mengonfirmasi bahwa seluruh indikator terbukti valid secara konvergen (loading factor > 0,70; AVE > 0,50) dan handal secara konsistensi internal (Cronbach’s Alpha & Composite Reliability > 0,70). Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa digitalisasi pembukuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap keberlanjutan finansial UMKM (ß = 0,709; t = 6,382; p = 0,000). Sebaliknya, pengendalian internal usaha terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan finansial UMKM (ß = 0,067; t = 0,622; p = 0,534). Secara simultan, kedua variabel independen mampu menjelaskan varians variabel keberlanjutan finansial sebesar 57,6% (R2 = 0,576), dengan kapasitas prediksi observasi model yang sangat kuat (Q2 = 0,397). Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pembukuan keuangan bertindak sebagai pendorong utama (main driver) yang secara langsung mentransformasi efisiensi arus kas dan likuiditas usaha, sementara pengendalian internal konvensional bersifat kurang efektif tanpa dukungan integrasi sistem digital. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya akselerasi adopsi teknologi akuntansi digital sebagai prioritas intervensi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku UMKM.