Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Surabaya Smart City Pada Pelayanan Publik Berbasis Digital Siti Anjani
Jurnal Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Cendekia
Publisher : PT Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/jpc.v2i2.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Smart City di Kota Surabaya pada pelayanan publik berbasis digital menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis 14 artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan pada rentang tahun 2020–2025. Proses SLR mencakup identifikasi kata kunci, penilaian kelayakan artikel, ekstraksi data, serta sintesis temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Smart City Surabaya telah berjalan efektif dalam mempercepat layanan publik, meningkatkan akurasi informasi, dan memperkuat koordinasi pemerintahan melalui inovasi seperti Wargaku, SICC, Smart Parking, dan SSW Alfa. Dari sisi efisiensi, digitalisasi layanan terbukti mampu mengurangi beban administrasi dan mempercepat pengolahan data. Namun, pada aspek kecukupan dan pemerataan, beberapa tantangan masih muncul terkait literasi digital yang tidak merata, kesiapan SDM, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah pinggiran. Indikator responsivitas menunjukkan hasil yang kuat, meskipun pemanfaatan layanan digital belum inklusif bagi seluruh warga. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan Smart City dinilai sesuai dengan kebutuhan modernisasi layanan publik, tetapi implementasinya masih memerlukan penyesuaian berbasis kondisi sosial masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Smart City Surabaya telah memberikan dampak positif terhadap transformasi layanan publik, tetapi penguatan literasi digital, pemerataan infrastruktur, serta integrasi sistem antarinstansi masih diperlukan guna mencapai implementasi yang lebih optimal dan berkelanjutan.