Yeftha Y. Sabaat
Universitas Nusa Cendana Kupang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Tata Ruang Dalam Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rempang Eco-City Pulau Rempang, Batam) Fredi Sahetapy; Yeftha Y. Sabaat; Yonathan H.L.Lopo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika politik tata ruang dalam proyek pembangunan Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kota Batam. Penetapan Rempang sebagai kawasan PSN merefleksikan bagaimana kebijakan tata ruang dijalankan melalui mekanisme perencanaan yang bersifat top-down dengan orientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat lokal beroperasi dalam proses produksi ruang serta implikasinya terhadap tata kelola ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan informan yang berasal dari masyarakat Pulau Rempang dan institusi pemerintah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang dalam proyek Rempang Eco-City didominasi oleh representasi ruang yang dirancang oleh negara dan investor, sementara praktik spasial serta pemaknaan ruang oleh masyarakat lokal kurang terakomodasi dalam proses perencanaan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam kebijakan tata ruang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika tata ruang di Rempang mencerminkan praktik produksi ruang yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan spasial dan tata kelola ruang yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penataan ruang yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Tata Kelola Pasar (Studi Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Pasca Renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor) Junia Indriani Alberthus; Yeftha Y. Sabaat; Yohanes Jimmy Nami
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Renovasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan nyaman, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai dampak dan persepsi yang berbeda di kalangan pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, aparat pengelola pasar, serta anggota DPRD Kabupaten Alor, dan didukung oleh data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang efektif dalam aspek penataan fisik dan keteraturan ruang pasar, serta meningkatkan kenyamanan bagi pembeli. Namun, dari sisi pedagang, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena penempatan kios yang kurang strategis berdampak pada penurunan pendapatan. Dari aspek efisiensi dan kecukupan, kebijakan dinilai belum optimal karena manfaat ekonomi yang diterima pedagang belum sebanding dengan beban yang ditanggung. Selain itu, indikator perataan dan responsivitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum adil dan respons pemerintah terhadap keluhan pedagang masih terbatas. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan dinilai tepat dalam penataan fisik pasar, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan ekonomi pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi indikator evaluasi kebijakan publik secara substantif, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang.