<![CDATA[This study examines the application of the principle of transparency (asas keterbukaan) in the administrative process of trade union registration, based on the Decision of the Bandung Administrative Court (PTUN) Number 133/G/2025/PTUN.BDG. The research addresses two main issues: the forms of non-transparency in the issuance of the State Administrative Decision (Keputusan Tata Usaha Negara) concerning trade union registration, and the qualification of such non-transparency as a violation of the principle of transparency under administrative law. The study employs a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The findings reveal that the Garut Regency Manpower and Transmigration Office issued a Trade Union Registration Certificate without responding to objections raised by interested parties, without verifying the accuracy of membership data, and without ensuring the legitimacy of the trade union formation process. These actions constitute a cumulative violation of the principle of transparency, encompassing both procedural and substantive defects, thereby rendering the decision legally void. The Bandung Administrative Court upheld the lawsuit and declared the registration certificate null and void. This study concludes that the consistent application of the principle of transparency in the administrative registration of trade unions is an essential prerequisite for legal certainty, protection of workers' rights, and industrial relations stability. Penelitian ini mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam proses administrasi pencatatan serikat pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bentuk ketidaktransparanan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pencatatan serikat pekerja serta kualifikasi ketidaktransparanan tersebut sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja tanpa merespons keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan, tanpa memverifikasi keakuratan data keanggotaan, serta tanpa memastikan keabsahan proses pembentukan serikat pekerja itu sendiri. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran asas keterbukaan yang bersifat kumulatif, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sekaligus, sehingga secara yuridis keputusan dimaksud layak dibatalkan. Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan dan menyatakan batal tanda bukti pencatatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keterbukaan secara konsisten dalam administrasi pencatatan serikat pekerja merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan stabilitas hubungan industrial.]]>
