Imal Istimal
Manajemen, ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PARPOL KOALISI PENDUKUNG PEMERINTAHAN JOKOWI TERHADAP PEMERINTAHAN BARU PASCA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 djoni; Imal Istimal; Fikri Habibi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13i2.10879

Abstract

Berdasarkan hasil pemilihan umum dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 dengan begitu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin mengalami kekalahan. Dampak kekalahan tersebut membuat partai-partai yang kalah melakukan manuver politik dengan membuat haluan baru yang dapat menguntungkan partainya dengan acara bergabung dengan pemenang capres-dan cawapres 2024. Bergabungnya Nasdem dan PKB ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mewarnai dinamika terbaru konsolidasi politik nasional pascapemilu. Masuknya dua partai punggawa Koalisi Perubahan ini otomatis menambah dalamnya pijakan koalisi pemerintah eksekutif dalam ruang legislatif. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis masalah yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan hasil penelitian ini bahwa koalisi partai politik dalam kabinet Prabowo Gibran mencerminkan dinamika kekuasaan jokowi masih melekat di dalamnya. Padahal Koalisi besar mempengaruhi pembentukan kabinet dengan seringkali menjadikan sistem politik balas jasasebagai dasar distribusi kekuasaan. Hal ini mengakibatkan penempatan jabatan lebih didasarkan pada kepentingan partai dibandingkan pada kompetensi tiap-tiap individu. Akibatnya, efisiensi kabinet   serta pemerintahan secara keseluruhan menurun karena yang menduduki kursi kekuasaan bukanlah yang ahli dalam bidangnya namun karena adanya kepentingan kekuasaan.