Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Informatika Journal of Law, Poliitic and Humanities
Moh Saleh
Universitas Narotama
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Di Indonsia Pada Masa Yang Akan Datang Nur Rahmad Muntaha; Moh Saleh
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5785

Abstract

Fenomena perilaku prostitusi mengalami perkembangan yang signifikan dan masif, dipercepat oleh penyebaran informasi melalui media elektronik. Keterbatasan regulasi komprehensif mengenai prostitusi berdampak pada evolusi hukum yang mempengaruhi praktik tersebut. Minimnya pengaturan memunculkan budaya hukum baru di kalangan pelaku, yang berimbas pada berbagai lapisan masyarakat. Konsekuensi terburuk dari maraknya prostitusi adalah meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, yang mengancam kesehatan tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak terkait seperti pasangan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi prostitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, serta menyoroti urgensi pembaruan hukum yang komprehensif di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengandalkan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan analisis preskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun beberapa peraturan daerah telah mengatur praktik prostitusi, belum ada regulasi nasional yang rigid dan menyeluruh. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa depan meliputi: penetapan definisi prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen dan pekerja seks komersial, reformulasi delik bagi mucikari, penerapan sistem sanksi ganda (double track system), pemberatan pidana, serta perumusan bentuk delik yang lebih komprehensif.
Law Enforcement Against Criminal Distribution of Alcoholic Beverages and Its Impact on the Increase of Traffic Accidents in Kupang City Susana Amos pah; Moh Saleh; Saiful Abdullah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3674

Abstract

This study analyzes the legal gap between strict regulations on illegal alcoholic beverages and the implementation of law enforcement in the jurisdiction of Polresta Kupang from 2023 to 2025. Although macro legal instruments (the Food Law and the Health Law) impose severe sanctions on perpetrators, enforcement in the field tends to reduce these offenses to Minor Offenses under local Regional Regulations. As a result, penalties are limited to small fines that lack any deterrent effect. This gap is driven by socio-cultural dilemmas (the role of alcohol in customary practices), cross-regional supply chains that are difficult to dismantle, and the shortage of alcohol detection devices (breathalyzers) for law enforcement officers. From a criminogenic perspective, the uncontrolled distribution of traditional illegal spirits (sopi and moke) constitutes the root cause of public order disturbances. Data shows that consumption of illegal alcohol accounts for 58% of fatal nighttime traffic accidents, triggers 72% of assault and group violence cases (Articles 351 and 170 of the Indonesian Penal Code), and contributes to 65% of Domestic Violence cases. To break this cycle, the study recommends an integrative strategy: a penal policy by prosecuting major distributors under more serious offenses (Article 204 of the Penal Code / Food Law), alongside non-penal measures including revising Regional Regulations to standardize traditional spirits, procuring digital breathalyzers, and involving customary leaders (Usif) in regulating community feasts.
Co-Authors Nur Rahmad Muntaha Saiful Abdullah Susana Amos pah