<![CDATA[ABSTRACT The implementation of the bureaucratic simplification policy constitutes one of the strategic agendas of bureaucratic reform aimed at establishing a more effective, efficient, and adaptive system of public governance through organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems. Despite its nationwide implementation, the policy has produced varying outcomes across local governments, making empirical studies essential to understand its implementation in specific institutional contexts. This study aims to analyze the implementation of the bureaucratic simplification policy in the Magelang Regency Government using Max Weber’s principles of rational bureaucracy as the analytical framework. A qualitative research approach was employed, with the study conducted at the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of Magelang Regency. Data were collected through in-depth interviews with key informants, document analysis of relevant regulations and institutional records, and field observations, and were analyzed using an interactive qualitative data analysis technique. The findings indicate that the policy has been implemented through three major stages: organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems based on the principles of agile bureaucracy. The implementation process has been supported by the formulation of local regulations, competency development programs, budgetary adjustments, and career management mechanisms that ensure the protection of the rights of affected civil servants. Based on Max Weber’s principles of rational bureaucracy, the implementation reflects the existence of a formal hierarchical structure, rule-based management, functional specialization, efficiency-oriented organizational management, documented decision-making processes, and competency-based career development. The study concludes that the successful implementation of bureaucratic simplification depends not only on organizational restructuring but also on the consistency of regulatory implementation, the readiness of human resources, and the sustainability of work system adjustments in improving the quality of public service delivery. ABSTRAK Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu agenda strategis reformasi birokrasi yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan perspektif prinsip-prinsip birokrasi rasional Max Weber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen kelembagaan, serta observasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja berbasis agile bureaucracy. Proses implementasi didukung oleh penyusunan regulasi daerah, pengembangan kompetensi aparatur, penyesuaian mekanisme penganggaran, serta pengelolaan karier yang tetap menjamin hak kepegawaian pejabat terdampak. Berdasarkan analisis menggunakan prinsip birokrasi rasional Max Weber, implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang telah memenuhi unsur hierarki formal, pengelolaan berbasis peraturan, pembagian tugas fungsional, orientasi pada efisiensi organisasi, pengambilan keputusan yang terdokumentasi, serta pengembangan karier berdasarkan kompetensi teknis. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan penyesuaian sistem kerja dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.]]>
