Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Akhmad Khalimy
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah Novita Alina Sari; Akhmad Khalimy; Achmad Otong Busthomi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10055

Abstract

Pasangan yang menikah biasanya tinggal dalam satu rumah. Namun, saat ini banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Karena waktu yang terbatas untuk bertemu dan komunikasi yang tidak lancar, pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri long distance marriage. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, faktor yang menjadi penyebab mereka menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Kedua, Potensi konflik pernikahan jarak jauh di Desa sarabau di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, overthinking, dan kesalahpahaman. Ketiga, Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dii desa sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa. Kata Kunci : Pernikahan jarak jauh, Potensi konflik, Maqashid Syariah
Legal Protection for Endogamous Marriages of The Ahmadiyya Congregation in Manislor Village: A Perspective of Law No. 1 of 1974 Indah Dwi Nurhidayah; Achmad Kholiq; Akhmad Khalimy
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 11 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/x37cn807

Abstract

Administrative and social issues in the registration and recognition of endogamous marriages of the Ahmadiyya Community in Manislor Village reflect tensions between state legal norms and socio- religious conditions. According to Law Number 1 of 1974, the validity of a marriage is determined by the applicable religious law and must be registered to ensure legal certainty. However, in practice, the Ahmadiyya Community of Manislor Village faces administrative and social problems related to marriage registration. This study aims to analyze the conformity of the endogamous marriage practices of the Ahmadiyya Community with national legal regulations and to evaluate the importance of legal protection that the state should provide. Using a juridical-sociological and qualitative approach, this research employs a statutory and empirical framework, supported by field data collected in Manislor Village. The results of the study show that, normatively, there is no explicit prohibition on endogamy, but weak enforcement and a mismatch between law and social practice create legal uncertainty. This study concludes that legal protection is needed not to legitimize certain religious teachings, but to ensure citizens' constitutional rights to recognition and legal certainty in family life. This research contributes by formulating a non-discriminatory administrative framework in marriage registration for religious minority groups based on the theory of legal pluralism. Keywords: Endogamous Marriage; Ahmadiyya Congregation; Marriage Law
Co-Authors Achmad Kholiq Achmad Otong Busthomi Indah Dwi Nurhidayah Novita Alina Sari