Dini Maryani
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Asep Rukmana; Dini Maryani
Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/paraduta.v3i3.1480

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat, namun dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan seperti terbatasnya sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis, rendahnya kualitas layanan dan keterbatasan staf, kendala teknologi seperti seringnya gangguan jaringan dan belum optimalnya sistem informasi administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, dengan berfokus pada dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sindangkerta tergolong cukup baik. Dari aspek produktivitas, pelayanan sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat meskipun terkendala keterbatasan aparatur. Kualitas pelayanan dinilai baik, terutama dari segi sikap pegawai, meskipun waktu tunggu masih menjadi keluhan. Responsivitas pegawai terlihat dalam upaya menanggapi keluhan masyarakat, namun belum merata pada semua jenis layanan. Responsibilitas berjalan baik karena adanya aturan dan SOP, walaupun sebagian masyarakat masih belum mematuhi persyaratan dokumen. Akuntabilitas pelayanan relatif terjaga dengan prosedur yang jelas, meski pengawasan internal masih perlu diperkuat.