<![CDATA[Perubahan struktur kekuasaan negara melalui empat tahap amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah secara mendasar relasi antarlembaga negara, dari model supremasi MPR yang bersifat vertikal-hierarkis menjadi model horizontal-fungsional yang mengandalkan prinsip checks and balances. Persoalan ilmiah yang mendasari penelitian ini adalah belum adanya pemetaan yang sistematis atas perkembangan literatur mengenai bagaimana prinsip checks and balances dijalankan, diuji, dan mengalami pergeseran makna dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, khususnya pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial pada periode 2023–2025. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesis temuan-temuan akademik mengenai dinamika checks and balances antarcabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pasca amandemen, serta mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan arah perkembangan kajian tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri dan menyeleksi artikel jurnal terindeks nasional dan internasional yang terbit dalam rentang tahun 2016–2026, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahapan identifikasi, skrining, kelayakan, dan sintesis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun desain konstitusional pasca amandemen telah meletakkan kedudukan lembaga negara secara sejajar dan saling mengawasi, dalam praktiknya keseimbangan tersebut masih timpang, terutama pada relasi DPR–Presiden yang cenderung executive heavy serta pada perluasan peran Mahkamah Konstitusi yang bergeser dari negative legislator menuju kecenderungan positive legislator. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkaya pemetaan literatur trias politica modifikasi Indonesia, dan secara praktis memberi masukan bagi penguatan desain kelembagaan checks and balances ke depan.]]>
