Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Muhammad Rizal
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Pengaturan Syarat Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Muhammad Rizal
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v2i3.86

Abstract

Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dalam penanganan perkara pada setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pada tahun 2018, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat tentang ketentuan hingga syarat bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara, padahal secara Harfiah, SEMA adalah edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative dan secara Normatif, Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak juga mengatur kekuatan alat pembuktian. Hal ini memunculkan ketidakpastian kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam prespektif ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Hukum pengaturan syarat putusan hakim peradilan Tata Usaha Negara.
Co-Authors