Dedi Budiman Hakim
Depatemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Penguatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Sherly Ering; Dedi Budiman Hakim; Bambang Juanda
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v11i1.52680

Abstract

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (PAD). Salah satu pendapatan utama yang secara potensial memperbesar kapasitas fiskal daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan desentralsasi fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan dan memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publiknya. Permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan unsur utama PAD ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya. Besar potensi pajak akan menjadi dasar dalam penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah. Penghitungan potensi masih terbatas pada pendekatan incremental yaitu keinginan untuk selalu menaikkan penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Penelitianini memiliki tujuan untuk menghitung potensi riil salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran sehingga mendapatkan perbandingan antara penerimaan dengan potensi yang sesungguhnya. Hasil perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan bahwa penerimaan daerah atas pajak restoran masih jauh dari potensi yang sesungguhya.
Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal (Studi di Transpakuan Koridor Bubulak-Ciawi Kota Bogor) Fikri Hadikumara; Dedi Budiman Hakim; Sri Mulatsih
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v11i1.52683

Abstract

Salah satu kebijakan transportasi di Kota Bogor adalah menyelenggarakan angkutan massal yang memiliki daya angkut lebih besar dan efisien dalam menggunakan ruang jalan. Keberadaan bus sebagai salah satu sarana transportasi untuk menunjang kebutuhan pokok masyarakat memerlukan penanganan secara baik dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan angkutan umum massal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh dari survey stated preference dan indepth interview. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah penumpang Transpakuan dalam penyelenggaraan angkutan massal yang berkelanjutan dianalisis dengan Analytical Hiercarchy Process, sesuai urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) memberikan subsidi operasional bagi Transpakuan, (b) peningkatan kualitas koridor transpakuan dengan menghilangkan hambatan sepanjang jalur Transpakuan, dan (c) pengadaan armada Transpakuan melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) atau subsidi modal kepada operator swasta.
Strategi Penguatan Kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kabupaten Bogor Teuku Iqbal Miza; Lala M Kolopaking; Dedi Budiman Hakim
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v11i2.52697

Abstract

Gizi buruk-kurang merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kematian dan penyakit infeksi serta berdampak pada perkembangan intelektual, produktivitas dan tumbuh kembang anak. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk-kurang peran stakeholder sangat penting. Dengan adanya UKBM dapat membantu tugas pemerintah dalam menjalankan program perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan melakukan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk-kurang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi kebijakan Perbaikan Gizi masyarakat; dan 2) merumuskan strategi penguatan kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah gizi buruk-kurang dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan, membuka konsultasi dan pemeriksaan baik pada kegiatan di puskesmas maupun posyandu. Untuk penanggulangan gizi buruk-kurang pemerintah bekerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. Peran puskesmas dalam menjaring informasi dari kader posyandu bertujuan untuk mendektesi kasus gizi buruk-kurang. Petugas kesehatan juga aktif mendatangi keluarga yang mengalami masalah gizi serta melakukan pemantauan kondisi atau perkembangannya. Usaha dalam mencapai indikator SPM, perlu adanya kerjasama yang sinergi lintas SKPD dalam perbaikan gizi masyarakat.
Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tatu Rizkia; Dedi Budiman Hakim; A Faroby Falatehan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v11i2.52707

Abstract

Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsung. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75,01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Tahap awal dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Strategi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten adalah pembuatan regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).