Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Private Law
Putri Raodah
{"en_US":"Universitas Mataram"}
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kesenjangan Hukum dalam Pengawasan Perdagangan Karbon sebagai Tantangan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdagangan Karbon di Indonesia Putri Raodah; Riska Ari Amalia
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yjstes38

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan NEK sebagai instrumen resmi untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan karbon. Studi hukum terkini di Indonesia cenderung mengungkapkan ketidakcukupan kerangka hukum yang mengatur mekanisme perdagangan karbon, khususnya mengenai pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum positif Indonesia yang mengatur pengawasan perdagangan karbon. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan emisi dilakukan melalui bursa karbon dan perdagangan langsung. Perdagangan melalui bursa karbon diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan perdagangan langsung tidak diawasi oleh OJK. Namun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lingkungan Hidup (DJ PPI) (KLHK) memiliki kewenangan pengawasan yang terbatas pada tahap validasi entitas dan kuantitas emisi dalam sistem SRN PPI. Secara khusus, tidak ada dasar hukum spesifik untuk memantau perdagangan emisi melalui perdagangan langsung dilaur bursa. Oleh karena itu, perdagangan karbon di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas yang menetapkan sistem yang mengakui mekanisme perdagangan emisi, namun masih terdapat celah hukum, yaitu cakupan pengawasan yang tidak sama antara kedua mekanisme perdagangan emisi tersebut. Pemerintah perlu menciptakan landasan hukum yang mengatur kewenangan pengawasan perdagangan emisi langsung/di luar bursa.
Co-Authors Riska Ari Amalia