Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pelabuhan Pulau Baai Di Tinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Legal Protection For Workers At Pulau Baai Port In Light Of Law Number 13 Of 2003 On Manpower Muhammad Daryanto; Marlinah; Uswatun Hasanah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Pelabuhan Pulau Baai serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tenaga kerja, pihak perusahaan, dan instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Pelabuhan Pulau Baai meliputi perlindungan atas hak upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya pemahaman tenaga kerja terhadap hak-haknya, ketidakpatuhan sebagian perusahaan terhadap peraturan, serta factor
Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Pakaian Bekas Atau Thrifting Di Kota Bengkulu: Criminal Legal Aspects Of Consumer Protection In The Trade Of Used Clothing Or Thrifting In Bengkulu City Habiburrahman Rais; Marlinah; Uswatun Hasanah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11085

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam perdagangan pakaian bekas (thrifting) di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan, namun penerapannya belum optimal akibat kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Perlindungan pidana diberikan melalui sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn : Legal Protection for Notary Employees with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at the Office of Notary & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn Ilham Jurisq; Uswatun Hasanah; Marlinah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Kantor Notaris & PPAT Daud Widya Pranata Septiadi, S.H., M.Kn di Kota Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan data primer melalui wawancara dengan pemberi kerja dan karyawan PKWT, serta data sekunder dari literatur ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT telah berjalan cukup baik, khususnya dalam pemenuhan hak normatif seperti upah sesuai UMP, waktu kerja, cuti, dan pemberian beberapa tunjangan non-upah. Namun, perlindungan masih belum optimal pada aspek jaminan sosial tenaga kerja, di mana sebagian karyawan belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hambatan implementasi perlindungan hukum berasal dari faktor internal seperti kurangnya kesadaran pemberi kerja dan rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, serta faktor eksternal berupa minimnya pengawasan ketenagakerjaan dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan hukum terhadap karyawan PKWT perlu diperkuat melalui peningkatan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan pengetahuan pekerja, serta efektivitas pengawasan pemerintah.