<![CDATA[Sistem hukum Indonesia menyimpan paradoks yang belum terselesaikan konstitusi mengakui pluralisme normatif, namun praktik hukum nasional masih didominasi epistemologi positivistik warisan kolonial Belanda. Tulisan ini mengkaji bagaimana hegemoni positivisme hukum berdampak terhadap eksistensi hukum adat dan kearifan lokal, sekaligus menawarkan konstruksi sistem hukum nasional berbasis ke-Indonesian yang mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan berkeadilan. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum dan socio-legal, menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan putusan pengadilan terkait hak masyarakat adat, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah. Hegemoni positivisme terbukti mereduksi hukum adat menjadi sistem subordinat melalui empat dimensi: legislasi, pendidikan hukum, yudikasi, dan birokrasi, sebagaimana tercermin dalam kasus Nenek Minah dan gugatan masyarakat adat Awyu di Papua. Konstruksi ke-Indonesian yang ditawarkan menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai tiga pilar setara dengan bertumpu pada Pancasila sebagai rechtsidee, strong legal pluralism Griffiths, fusion of horizons Gadamer, dan hukum responsif Nonet-Selznick. Reformasi mendesak meliputi rekonstruksi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pengesahan RUU Masyarakat Adat, penguatan yurisprudensi progresif, dan pembaruan kurikulum hukum nasional. ABSTRACT Indonesia's legal system harbors an unresolved paradox: the constitution acknowledges normative pluralism, yet national legal practice remains dominated by positivistic epistemology inherited from Dutch colonialism. This paper examines how the hegemony of legal positivism affects the existence of customary law and local wisdom, while offering a ke-Indonesian-based national legal system construction that substantively accommodates legal pluralism. The study employs a normative juridical method through library research using legal philosophy and socio-legal approaches, drawing on primary legal materials comprising the 1945 Constitution, Law No. 12 of 2011, Law No. 48 of 2009, and court decisions on indigenous rights, alongside secondary sources from academic literature and scientific journals. Legal positivism hegemony demonstrably reduces customary law to a subordinate system across four dimensions: legislation, legal education, adjudication, and bureaucracy, as reflected in the Nenek Minah case and the Awyu indigenous community lawsuit in Papua. The proposed ke-Indonesian construction places state law, customary law, and Islamic law as three equal pillars grounded in Pancasila as rechtsidee, Griffiths' strong legal pluralism, Gadamer's fusion of horizons, and Nonet-Selznick's responsive law theory. Urgent reforms include reconstruction of Law No. 12 of 2011, enactment of the Indigenous Peoples Bill, strengthening of progressive jurisprudence, and national legal education curriculum reform.]]>
