<![CDATA[Partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, di balik jaminan regulasi tersebut, dinamika partisipasi di tingkat desa menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks antara partisipasi substantif yang bermakna dan partisipasi seremonial yang hanya memenuhi prosedur formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta merumuskan kerangka konseptual integratif sebagai panduan bagi penguatan tata kelola desa partisipatif. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konten terhadap 25 sumber ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat desa bergerak dalam spektrum yang luas: dari mobilisasi pasif hingga ko-produksi kebijakan. Hambatan struktural seperti dominasi elite lokal, rendahnya kapasitas BPD, dan kesenjangan digital menjadi tantangan sistemik yang belum terpecahkan. Penelitian ini mengajukan Model DIAP (Desain Informasi Aksi Pengawasan) sebagai kerangka kerja baru yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial budaya, dan teknologi dalam satu siklus partisipasi yang koheren. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan peta konseptual yang dapat dioperasionalisasikan oleh pemerintah desa dalam merancang forum partisipasi yang lebih inklusif dan berdampak nyata. ABSTRACT Community participation is the foundation of village democracy, as mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages. However, despite these regulatory guarantees, the dynamics of participation at the village level reveal a far more complex reality—one that spans the spectrum from meaningful, substantive participation to ceremonial participation that merely fulfills formal procedures. This study aims to analyze the forms and dynamics of community participation in village decision-making, identify its driving and inhibiting factors, and formulate an integrative conceptual framework as a guide for strengthening participatory village governance. Using a literature review method with a content analysis approach on 25 scientific sources published between 2015 and 2024, this study found that village community participation spans a broad spectrum: from passive mobilization to policy co-production. Structural barriers such as the dominance of local elites, the low capacity of Village Consultative Bodies (BPD), and the digital divide remain unresolved systemic challenges. This study proposes the DIAP Model (Design, Information, Action, Oversight) as a new framework that integrates institutional, sociocultural, and technological dimensions into a single, coherent participation cycle. The study’s main contribution is to provide a conceptual map that village governments can operationalize to design more inclusive and impactful participatory forums.]]>
