<![CDATA[Proyek Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu implementasi program penguatan ekonomi desa yang diluncurkan pemerintah pusat pada 2024. Namun, proses pelaksanaannya memicu konflik ruang publik yang signifikan dengan masyarakat adat setempat akibat pengambilan keputusan yang bersifat sepihak dan mengabaikan mekanisme deliberasi adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik tersebut melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis pemberitaan media online, dan kajian data sekunder dari dokumen kebijakan serta laporan lembaga terkait. Total 94 dokumen dianalisis menggunakan kerangka teori ruang publik Habermas dan teori konflik Coser. Hasil analisis menunjukkan tiga temuan utama: (1) absennya mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam seluruh tahap perencanaan proyek; (2) eskalasi konflik yang terdokumentasi dalam 62 artikel pemberitaan media online sepanjang 2024, dengan puncak sentimen negatif mencapai 88% pada Oktober 2024; dan (3) transformasi konflik dari ranah kultural ke ranah politis yang dibuktikan melalui perubahan aktor dan wacana dalam pemberitaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur konflik adat-pembangunan dengan mengusulkan kerangka analitik "Segitiga Ketegangan Ruang" (SKR) yang menghubungkan negara pembangunan, hak adat, dan partisipasi deliberatif. ABSTRACT The Koperasi Merah Putih (KMP) project in Ende Regency, East Nusa Tenggara represents an implementation of the national village economic strengthening program launched in 2024. However, its execution triggered significant public space conflict with indigenous communities due to unilateral decision-making that bypassed customary deliberation mechanisms. This study employs a qualitative approach grounded in literature review, online media content analysis, and secondary data from policy documents and institutional reports (94 documents total). Findings reveal three key results: (1) the complete absence of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) throughout project planning; (2) documented conflict escalation across 62 online news articles in 2024, with negative sentiment peaking at 88% in October; and (3) transformation of conflict from cultural to political contestation as evidenced by shifts in actors and discourse. The study contributes a "Triangular Space Tension" (TST) analytical framework linking development state, indigenous rights, and deliberative participation.]]>
