Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SISTEM BUY NOW PAY LATER, SEBUAH “PERBUDAKAN” MASA KINI: MASALAH DAN SOLUSI Muhammad Aulia Rahman; Agustina Rahayu Husein; Adied Najiyurrahman
AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 5 No 01 (2025): AT TARIIZ : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/attariiz.v5i01.2216

Abstract

The rapid development of information and communication technology has brought various conveniences, particularly in the financial technology sector through the Buy Now Pay Later (BNPL) system, which allows consumers to purchase goods without upfront payment. Based on literature review and analytical reflection, this study identifies several hidden risks of BNPL usage, including the increase of consumptive behavior that encourages individuals to continuously work in order to repay installments accompanied by additional fees and late payment penalties. Such conditions potentially lead to both material and psychological losses. Islam explicitly prohibits extravagance as stated in Qur'an Surah Al-Isra verse 27 and warns against transactions containing elements of usury (riba), which may result in social and moral harm. This study argues that BNPL may function as a form of modern economic enslavement when used excessively and without proper financial awareness. Therefore, the proposed solutions include adopting a minimalist lifestyle and cultivating the value of qana’ah (contentment) as preventive measures to reduce dependence on BNPL and to promote financial responsibility in accordance with Islamic economic principles.
Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No. 32 Tahun 2009 Dalam Perkara Pembakaran Lahan: Studi Putusan PN Palangka Raya No. 109/PID.B/LH/2020/PN PLK Agustina Rahayu Husein; Muhammad Rif’at Habibie
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Keputusan Pengadilan Kota PaIangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk mengenai pembakaran lahan, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, kasus, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi Studi dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi. Hasil studi menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim mendasarkan keputusannya terhadap Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 karena unsur niat tidak dapat dibuktikan, sementara kelalaian terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang mencakup area seluas ±202 hektare. Dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur hukuman tertentu. Ta'zir memberikan ruang bagi ulil amri (hakim) untuk menentukan sanksi dengan mempertimbangkan masIahah, efek pencegahan, panduan, dan kompensasi (dhaman). Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan tujuan yang sama, yaitu pemulihan dalam perlindungan lingkungan, tetapi terdapat perbedaan dalam sumber hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan. Studi ini merekomendasikan penguatan perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui Pasal 119 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 serta integrasi nilai hifzh al-bi'ah dalam pertimbangan hakim di bidang lingkungan.