<![CDATA[Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia, di mana influencer muncul sebagai aktor non-politisi yang memegang peranan penting dalam menyampaikan pesan politik kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan influencer dalam komunikasi politik dengan pendekatan normatif, khususnya dalam konteks regulasi kampanye di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik terkait komunikasi politik, media sosial, dan influencer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memperluas jangkauan pesan politik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, regulasi kampanye politik di Indonesia, seperti UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2019, belum secara spesifik mengatur peran influencer, sehingga menimbulkan tantangan normatif terkait transparansi, etika, dan akuntabilitas dalam kampanye digital. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman resmi untuk influencer dalam kampanye politik, peningkatan literasi politik digital bagi publik, serta evaluasi regulasi kampanye agar adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman normatif mengenai peran influencer dalam politik dan mendukung praktik kampanye digital yang adil, transparan, dan etis di Indonesia.]]>
