<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana destructive fishing pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda DIY dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan patroli perairan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai bahaya dan larangan destructive fishing, serta pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan bahan peledak, bahan kimia, maupun alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan. Dalam pelaksanaannya, Ditpolairud Polda DIY menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana patroli, luas wilayah perairan yang harus diawasi, keterbatasan jumlah personel, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kerja sama antarinstansi, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing.]]>
