<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Undang-undang Cipta Kerja terhadap penyederhanaan perizinan Andalalin di indonesia dimana terdapat pergeseran paradigma dari sistem perizinan yang dahulunya administratif-birokratis menjadi sistem yang berbasis resiko (Online Single Submission-Risk Based Approach). Penelitian ini menggunakan Penelitian pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dengan para pihak pengembang (pemrakarsa) yang sedang melakukan pengajuan permohonan Andalalin baik itu dari kegiatan infrastruktur yang akan dibangun/dioperasikan/dikembangkan, baik itu pengajuan permohonan untuk kewenangan pada Kementerian Perhubungan untuk status jalan Nasional, Dinas Perhubungan Kota/ Kabupaten untuk status jalan Kota/Kabupaten, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk status jalan provinsi. This study aims to analyze the impact of the Job Creation Law on the simplification of Andalalin (Traffic Impact Analysis) licensing in Indonesia, where there has been a paradigm shift from a previously administrative-bureaucratic licensing system to a risk-based system (Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA)). This research uses a qualitative approach with an interview method involving developer parties (project initiators) who are in the process of applying for Andalalin - including applications for infrastructure to be built, operated, or developed - covering submissions under the authority of the Ministry of Transportation for national roads, the City/District Transportation Agency for city/district roads, and the Regional Land Transport Management Authority (BPTD) for provincial roads.]]>
