<![CDATA[Abstract Decentralization of education is an important policy to improve school quality by transferring authority, resources, and responsibilities from the central government to local governments and educational units so that education management is more responsive to local needs. However, its implementation has had varying impacts due to differences in institutional capacity, resources, and educational culture. This study aims to comparatively analyze the impact of education decentralization on school quality in Indonesia and Japan by examining the regulatory framework, the level of school autonomy, and educational governance practices. The research method uses a literature review with a descriptive-comparative qualitative approach through policy analysis, official government documents, international agency reports, and relevant scientific articles. Data analysis was conducted using content and thematic analysis to identify patterns of relationships between decentralization configurations and school quality. The results show that educational decentralization in Indonesia is still dominated by the delegation of administrative authority and is highly dependent on fiscal capacity and regional institutional quality, so that its impact on improving learning quality and equalizing school quality has been inconsistent. In contrast, Japan implements decentralization within a strong national standard framework, supported by teacher professionalism, the capacity of local education councils, and a collaborative school culture, thereby maintaining high and relatively equitable education quality. This study concludes that the effectiveness of educational decentralization in improving school quality is largely determined by strengthening institutional capacity, a consistent quality assurance system, and a sustainable professional culture. Abstrak Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan penting untuk meningkatkan mutu sekolah melalui pengalihan kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pengelolaan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, implementasinya menunjukkan dampak yang beragam akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan budaya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dampak desentralisasi pendidikan terhadap mutu sekolah di Indonesia dan Jepang dengan menelaah kerangka regulasi, tingkat otonomi sekolah, serta praktik tata kelola pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif melalui analisis kebijakan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara konfigurasi desentralisasi dan mutu sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pelimpahan kewenangan administratif dan sangat bergantung pada kapasitas fiskal serta kualitas kelembagaan daerah, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan mutu sekolah belum konsisten. Sebaliknya, Jepang menerapkan desentralisasi dalam kerangka standar nasional yang kuat, didukung oleh profesionalisme guru, kapasitas dewan pendidikan daerah, serta budaya sekolah yang kolaboratif, sehingga mampu mempertahankan mutu pendidikan yang tinggi dan relatif merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas kelembagaan, sistem penjaminan mutu yang konsisten, dan budaya profesional yang berkelanjutan.]]>
