<![CDATA[Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Didalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pada awal berdirinya Sub Bimbingan Kegiatan (Sub Bimgiat) Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cirebon, inventarisasi alat kerja masih menggunakan cara manual yakni dengan mencatat semua persediaan alat kerja menggunakan buku inventaris yang disimpan di dalam almari dokumen. Seiring kemajuan teknologi, pendataan alat kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cirebon mulai memanfaatkan sistem komputer, namun penggunaannya masih sangat terbatas. Sistem ini hanya mampu mendata alat kerja yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cirebon. Pendataannya masih sebatas laporan alat kerja yang dimiliki, belum mampu mencatat rincian alat kerja yang dipinjam serta barang yang tidak layak digunakan lagi, membutuhkan hardisk untuk lokasi penyimpanan file tersebut, data hanya dimiliki satu atau dua orang saja. Kerugian yang paling beresiko adalah ketika komputer yang menyimpan data tersebut rusak, maka semua pendataan juga akan hilang. Kelemahan ini dapat menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan dalam organisasi karena keinginan untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat belum tercapai. Tidak ada cukup informasi untuk dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah, seperti kehilangan inventaris yang tidak diketahui keberadaannya baik itu keteledoran para pengurus ataupun adanya kecurangan dari pihak lain yang menyalahgunakan inventaris yang ada. Akibat dari masalah tersebut dapat merugikan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cirebon, maka dibuat sistem komputerisasi yang khusus menangani masalah pengolahan data inventarisasi alat kerja dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL, Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode User Centered Design. Dari penelitian ini dihasilkan sistem yang bisa memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi inventarisasi alat kerja, serta bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja]]>
