Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANUSKRIPTA
Dewaki Kramadibrata
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sanksi Pidana dalam Teks Naskah Undang-Undang Hukum Laut Kholifatu Nurlaili Mahardhika; Dewaki Kramadibrata
Manuskripta Vol 10 No 2 (2020): Manuskripta
Publisher : Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33656/manuskripta.v10i2.159

Abstract

This article explains how to apply criminal sanctions in the text of the Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). This study aims to explain the form of regulations contained in the UUHL by looking at the criminal sanctions applied. In addition, this research is expected to provide benefits to overcome marine problems faced today. The research was conducted by means of philology. The analysis is carried out with a legal law approach to see the criminal sanctions contained in the UUHL. Based on the analysis that has been done, it can be seen that in the UUHL that the criminal sanctions imposed on people on board vary not only depending on the type of crime, but also on the subject of criminal law. The application of the UUHL law has certain stratifications. For the same crime, criminal offenders of different positions can receive different sentences. This shows that when the UUHL was implemented, there was no principle of equality of rights in effect. === Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam naskah Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk peraturan yang terkandung dalam UUHL dengan melihat sanksi pidana yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengatasi masalah kelautan yang dihadapi pada masa kini. Penelitian dilakukan dengan cara kerja filologi. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum untuk melihat sanksi pidana yang terdapat dalam UUHL. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa dalam UUHL, sanksi pidana yang dijatuhkan untuk orang-orang di atas kapal berbeda-beda tidak hanya bergantung kepada jenis pidana, tetapi juga kepada subjek hukum pidana. Penerapan hukum UUHL memiliki stratifikasi tertentu. Atas tindak pidana yang sama, pelaku pidana yang berbeda jabatannya dapat menerima hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat UUHL diterapkan, tidak ada azas kesamaan atas hak yang berlaku.
Dinamika Hubungan Pemerintah Kolonial Belanda dengan Raja- raja Badung-Bali Berdasarkan Naskah Surat Perjanjian ML. 487 Khopipah Indah Lestari; Dewaki Kramadibrata
Manuskripta Vol 12 No 1 (2022): Manuskripta
Publisher : Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33656/manuskripta.v12i1.146

Abstract

This article discusses one of the agreements between the rulers of Badung Kingdom, Bali and Dutch Government, one that is included in the bundle manuscript named Surat Perjanjian ML. 487. The letter was written in Kuta on 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 July 1849) or in 1745 the date of Bali and was issued by the Governor General of the Dutch East Indies on 22 August 1849. The purpose of this study is to explain the relationship between the Kingdom of Badung and the Dutch colonial government and its efforts to abolish hak tawan karang (Klip Recht) in the Badung Kingdom. To achieve these goals, the research was carried out using philological research methods, started from manuscript selection, transliteration, and tracing the historical background to discuss the contents of the text of the manuscript. The results showed that there were several regulations imposed by the Dutch colonial government on the Badung Kingdom. The effort to abolish hak tawan karang later became the main weapon of the Dutch colonial government in completely conquering the Badung Kingdom. === Artikel ini membahas salah satu perjanjian antara penguasa Kerajaan Badung, Bali dengan pemerintah kolonial Belanda, yaitu perjanjian yang tercantum dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487. Surat tersebut ditulis di Kuta pada 22 Sya’ban 1265 Hijriyah (13 Juli 1849) atau pada tahun 1745 tarikh Bali dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1849. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dan upaya penghapusan hak tawan karang di Kerajaan Badung oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian filologi, yaitu pemilihan naskah, transliterasi, kemudian penelusuran latar belakang sejarah untuk membahas isi teks naskah. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kerajaan Badung. Upaya penghapusan hak tawan karang kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Badung seutuhnya.
Co-Authors Kholifatu Nurlaili Mahardhika Khopipah Indah Lestari