Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA Diky Pramudita; Bahrullah Akbar; Marja Sinurat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1028

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SBSN telah berjalan cukup efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Dimensi komunikasi terlaksana melalui koordinasi antarinstansi, meskipun masih terdapat kendala pada penyampaian informasi teknis dan administratif. Dari aspek sumber daya, pembiayaan SBSN mampu mendukung pembangunan secara optimal, namun kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Sementara itu, struktur birokrasi telah didukung regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas, meskipun prosedur administrasi yang kompleks masih menjadi hambatan. Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan regulasi, komitmen pemerintah, koordinasi antarinstansi, dan ketersediaan pembiayaan. Adapun faktor penghambat mencakup kompleksitas administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, fragmentasi koordinasi birokrasi, dan keterlambatan pelaksanaan proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SBSN berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan, namun memerlukan penguatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); Infrastruktur Pendidikan.