<![CDATA[Pembangunan jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional bertujuan mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah, terutama pada bidang tanah yang belum bersertifikat dan hanya dikuasai melalui bukti informal seperti girik atau letter C. Ketidakjelasan ini memicu ketidakpastian hukum dalam verifikasi kepemilikan, penetapan ganti kerugian, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta mengidentifikasi kendala yuridis dan perlindungan hak masyarakat pada studi kasus Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Menggunakan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris bersifat deskriptif-analitis, data dianalisis secara kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan UU Nomor 2 Tahun 2012 mengakui penguasaan informal, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala sistemik seperti ketidakjelasan prosedur verifikasi, lemahnya posisi tawar pemilik tanah, penetapan ganti kerugian yang belum mencerminkan nilai pasar riil, hingga eksekusi lahan sebelum ganti kerugian final. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan substantif belum terwujud seimbang, sehingga diperlukan reformasi prosedur, transparansi, dan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).]]>
