M. Khusna Amal
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Apresiasi Perempuan Muslim Pasirjati Terhadap Persoalan Kesehatan Bayi dan Balita: The Appreciation of Muslim Women in Pasirjati Toward Infant and Toddler Health Issues M. Khusna Amal
Fenomena Vol 1 No 1 (2002): FENOMENA: Journal Penelitian STAIN Jember
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v1i1.269

Abstract

Despite adequate health facilities in urban Pasirjati, Muslim mothers showed low appreciation for infant and child health, highlighting a critical socio-medical paradox. Grounded in Dahrendorf's Conflict Theory, the study examined gender-based social structures to identify the sociocultural determinants of this low appreciation. Using qualitative methods—including observation, in-depth interviews, and documentation—with informants such as mothers, village officials, and religious leaders, the research explored how power imbalances shape health practices. Findings revealed that mothers were assigned exclusive, uncritical responsibility for child health due to patriarchal social construction. Key contributing factors included low economic status and limited education, which restricted access to information and self-empowerment. Consequently, appreciation for essential nutrition, intensive care, and preventive health behaviours remained minimal. The study concludes that gender-biased social structures, rather than biological determinism, perpetuate health disparities. Recommendations include empowering Muslim women through education and involving men in child health responsibilities to foster more equitable and constructive social relations. Meskipun fasilitas kesehatan di daerah perkotaan Pasirjati memadai, apresiasi ibu Muslim terhadap kesehatan bayi dan balita tergolong rendah, sehingga menjadi paradoks sosial-medis yang krusial. Berlandaskan Teori Konflik Dahrendorf untuk mengkaji struktur sosial berbasis gender, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi determinan sosiokultural dari rendahnya apresiasi tersebut. Dengan metode kualitatif—meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi—kepada informan seperti ibu, aparat kelurahan, dan tokoh agama, penelitian mengeksplorasi bagaimana ketimpangan kuasa membentuk praktik kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa ibu memegang tanggung jawab penuh dan tidak kritis terhadap kesehatan anak akibat konstruksi sosial patriarkis. Faktor utama penyebabnya adalah status ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang minim, yang membatasi akses terhadap informasi dan pemberdayaan diri. Akibatnya, apresiasi terhadap gizi esensial, perawatan intensif, dan perilaku kesehatan preventif sangat rendah. Kesimpulannya, struktur sosial bias gender, bukan faktor biologis, yang melanggengkan kesenjangan kesehatan. Rekomendasi mencakup pemberdayaan perempuan Muslim melalui pendidikan dan pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab kesehatan anak demi terciptanya relasi sosial yang lebih konstruktif dan adil.
Pergulatan Perempuan Dusun Melawan Kemiskinan: Dari Eksploitasi Diri sampai Negosiasi: The Struggle of Rural Women Against Poverty: From Self-Exploitation to Negotiation M. Khusna Amal
Fenomena Vol 6 No 2 (2007): FENOMENA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v6i2.410

Abstract

Agricultural modernization in rural areas has failed to deliver just prosperity, instead perpetuating structural poverty for smallholder farmers, triggering massive urbanization, and seriously burdening women. This study aims to describe the struggle of women in Tenggiling Sawo Hamlet, Jember, to build a subject of power to confront family poverty. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that women employ two main action patterns: self-exploitation through hard work, mobilizing all family resources, and utilizing the ethos of mutual cooperation; and negotiation, reflected in their economic roles that often exceed their husbands' income, their capacity as household heads, and their involvement in strategic domestic and public decision-making. In conclusion, a new awareness of equality has emerged, yet it has not sufficiently driven concrete social action to change subordinative gender relations. Therefore, strengthening women's collective capacity and implementing gender-responsive development policies are necessary. Modernisasi pertanian di pedesaan gagal membawa kemakmuran yang berkeadilan, justru melanggengkan kemiskinan struktural bagi petani kecil yang memicu urbanisasi massal dan membebani perempuan secara serius. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perjuangan perempuan Dusun Tenggiling Sawo, Jember, dalam membangun subjek kekuasaan menghadapi kemiskinan keluarga. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan dua pola tindakan utama: eksploitasi diri melalui kerja keras, pengerahan seluruh sumber daya keluarga, dan pemanfaatan etos gotong royong, serta negosiasi yang tercermin dari peran ekonomi mereka yang sering melampaui pendapatan suami, kemampuan sebagai kepala rumah tangga, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis domestik dan publik. Kesimpulannya, kesadaran baru tentang kesetaraan telah muncul, namun belum cukup mendorong aksi sosial konkret untuk mengubah struktur relasi gender yang subordinatif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kolektif perempuan dan kebijakan pembangunan yang berperspektif gender.
Islam, Civil Society, dan Perubahan Politik di Era Transisi Demokrasi: Studi Peran Nahdlatul Ulama (NU) Jember dalam Membangun Relasi Kekuasaan dengan Negara di Tingkat Lokal: Islam, Civil Society, and Political Change in the Democratic Transition Era: A Study of the Role of Nahdlatul Ulama (NU) Jember in Building Power Relations with the State at the Local Level M. Khusna Amal
Fenomena Vol 10 No 1 (2011): FENOMENA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v10i1.489

Abstract

After The New Era (Soeharto’s regime), the position of our country is claimed to be less expressive than The New Era authoritarianism regime. Our country seems like a new political stage that is so open that every social element can reach it. This melting political system enables every social element to be involved in practical politics to gain access to the state's political stage. Nevertheless, NU Jember also responded to the changing political system after The New Era by engaging in politics. NU Jember's structural constraints in practical politics were addressed by involving the traditionalist Muslim organization in the practical political arena without transforming the organization into a political party, but using it as an asset to participate in practical politics. These politically pragmatic practices led NU Jember to be evaluated as less capable of playing a progressive role in promoting a rapid transition to regional democracy. Setelah Era Baru (rezim Soeharto), posisi negara kita dianggap kurang ekspresif dibandingkan dengan rezim otoritarian Era Baru. Negara kita seolah menjadi panggung politik baru yang sangat terbuka sehingga setiap elemen sosial dapat mencapainya. Sistem politik yang mulai mencair ini memungkinkan setiap elemen sosial terlibat dalam politik praktis untuk mendapatkan panggung politik negara. Namun demikian, NU Jember juga merespons perubahan sistem politik pasca-Era Baru dengan terlibat dalam politik. Kendala struktural NU Jember dalam politik praktis diselesaikan dengan melibatkan organisasi muslim tradisional dalam panggung politik praktis tanpa mengubah organisasi menjadi partai politik, tetapi menggunakan organisasi sebagai aset untuk terlibat dalam dunia politik praktis. Praktik politik yang dianggap berorientasi pragmatis ini membuat NU Jember dinilai kurang mampu memainkan peran progresif dalam mendorong transisi cepat menuju demokrasi regional.