<![CDATA[The prohibition of riba in early Islam addressed a deeply entrenched socioeconomic practice in Hijazi society that led to exploitation, inequality, and even slavery. This study aims to uncover the ethical characteristics underlying Islam's gradual response to riba. Using a descriptive ethics approach and flexibly applying teleological and deontological frameworks, this qualitative literary research analyzes historical-anthropological and normative data from the Makkan and Medinan periods. The main findings reveal that Islam's response occurred in two stages: first, an intellectual rejection without practical prohibition, reflecting semi-teleological ethics; second, a strict, universal, and absolute ban reflecting deontological ethics. In conclusion, the shift from semi-teleologism to deontologism demonstrates Islam's progressive construction of an uncompromising moral foundation against structural injustice. The study recommends that this phased ethical framework is relevant for understanding the formulation of contemporary Islamic economic law. Pelarangan riba pada masa awal Islam merespons praktik yang secara sosial-ekonomi telah mengakar dan diterima secara moral di masyarakat Hijaz, yang berdampak pada eksploitasi, ketimpangan, hingga perbudakan. Penelitian ini bertujuan mengungkap karakteristik etika yang mendasari respons bertahap Islam terhadap riba. Dengan pendekatan etika deskriptif serta menggunakan kerangka teori teleologi dan deontologi secara fleksibel, penelitian kualitatif literer ini menganalisis data historis-antropologis dan normatif dari periode Makkah dan Madinah. Temuan utama menunjukkan bahwa respons Islam terhadap riba berlangsung dalam dua tahap: pertama, penolakan intelektual tanpa larangan praktis yang mencerminkan etika semi-teleologis; kedua, larangan tegas bersifat universal dan absolut yang mencerminkan etika deontologis. Kesimpulannya, pergeseran dari semi-teleologisme ke deontologisme menunjukkan bahwa Islam secara progresif membangun fondasi moral yang tidak kompromistis terhadap ketidakadilan struktural. Rekomendasinya, kerangka etika bertahap ini relevan untuk memahami formulasi hukum ekonomi Islam kontemporer.]]>
