<![CDATA[The shift from centralized to school-based management (SBM) is critical yet challenging due to low community participation and bureaucratic constraints hindering educational quality. This study aims to describe SBM implementation at the school level, focusing on planning, resource coordination, program execution, and supervision. A qualitative case study approach was employed at SMP Negeri 1 Purwosari, Pasuruan, involving data collection through interviews, observation, and document analysis. Key findings reveal that the principal socialized SBM, formed a quality improvement team that utilized SWOT analysis, and collaboratively developed a five-year strategic plan and annual programs. Resource coordination included creating a school profile and participatory decision-making, although some teacher assignments mismatched their educational backgrounds. Program execution was driven by motivational leadership and performance incentives, while supervision followed structured standards with corrective actions, yet lacked optimal committee involvement. The study concludes that SBM implementation is strongly dependent on the principal's leadership and recommends enhancing committee participation, selective recruitment of credible committee members, and granting schools greater autonomy for effective quality improvement. Pergeseran dari manajemen terpusat ke manajemen berbasis sekolah (MBS) sangat kritis namun menantang karena partisipasi masyarakat yang rendah dan kendala birokrasi yang menghambat mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi MBS di tingkat sekolah, berfokus pada perencanaan, koordinasi sumber daya, pelaksanaan program, dan pengawasan. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan di SMP Negeri 1 Purwosari, Pasuruan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan utama menunjukkan bahwa kepala sekolah mensosialisasikan MBS, membentuk tim peningkatan mutu yang menggunakan analisis SWOT, dan mengembangkan rencana strategis lima tahunan serta program tahunan secara kolaboratif. Koordinasi sumber daya mencakup pembuatan profil sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif, meskipun beberapa penugasan guru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Pelaksanaan program didorong oleh kepemimpinan motivasional dan insentif kinerja, sementara pengawasan mengikuti standar terstruktur dengan tindakan korektif, namun kurang optimalnya keterlibatan komite. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi MBS sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah dan merekomendasikan peningkatan partisipasi komite, rekrutmen selektif anggota komite yang kredibel, serta pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk peningkatan mutu yang efektif.]]>
