<![CDATA[In the digital era, hoaxes have become a phenomenon that cannot be understood merely as false information or lies that contradict truth. This research aims to analyze how hoaxes are produced and utilized within power relations to influence public perception regarding public policies, using Michel Foucault's power-knowledge perspective. This study employs qualitative methods with a literature review approach, analyzing various academic literature, scientific journals, and other relevant sources. The research findings demonstrate that hoaxes function not merely as erroneous information but also as discursive practices that shape how societies understand social and political reality. Through processes of repetition, dissemination, and normalization, hoaxes can be accepted as truth and influence public response to certain policies. This phenomenon is evident in several cases and public policies in Indonesia, including during the pandemic, free nutritious meal programs, and elections. This research affirms that the contest for truth in the public sphere cannot be separated from power relations, as those capable of shaping discourse have significant influence in determining what society considers true, legitimate, and trustworthy. Di era digital, hoaks telah menjadi fenomena yang tidak bisa dipahami sekadar sebagai informasi palsu atau kebohongan yang bertentangan dengan kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hoaks diproduksi dan digunakan dalam relasi kekuasaan guna memengaruhi persepsi masyarakat terkait kebijakan publik, dengan menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang keliru, tetapi juga sebagai praktik wacana yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Melalui proses pengulangan, penyebaran, dan normalisasi, hoaks dapat diterima sebagai kebenaran dan memengaruhi respons publik terhadap kebijakan tertentu. Fenomena ini terlihat dalam beberapa kasus dan kebijakan publik di Indonesia, seperti pada pandemi, program makanan bergizi gratis, hingga pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa perebutan kebenaran di ruang publik tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan, karena pihak yang mampu membentuk wacana memiliki pengaruh besar dalam menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan layak dipercaya oleh masyarakat.]]>
