<![CDATA[ABSTRACT Introduction: The diplomatic agreement between Indonesia and China following President Prabowo Subianto’s visit to Beijing in November 2024 sparked public debate over Indonesia’s maritime sovereignty in the North Natuna Sea. The objective of this study is to analyze the framing employed by national and international media regarding the Indonesia - China diplomatic agreement on the South China Sea, particularly the issue of the North Natuna Sea. Methods: This study employed a qualitative content analysis approach by integrating Entman’s Framing Theory, Galtung’s Peace Journalism, and Coombs’ Crisis Communication Model. Data were collected from four national media outlets Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, and Tempo and four international media outlets BBC News, Reuters, South China Morning Post, and The Straits Times published between November 2024 and January 2025. Results: The findings reveal significant disparities in media framing. National media predominantly adopted narratives emphasizing diplomacy and economic cooperation, which are aligned with the principles of peace journalism, whereas international media employed conflict-oriented and geopolitical tension frames consistent with the war journalism approach. The Indonesian government implemented crisis communication strategies, particularly the justification strategy, to manage public perception and reaffirm national sovereignty. Conclusion: This study contributes to the fields of media studies, political communication, and international relations by demonstrating how media framing shapes public opinion and influences foreign policy narratives in the context of maritime geopolitical disputes. ABSTRAK Pendahuluan: Kesepakatan diplomatik Indonesia-Tiongkok pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada November 2024 memicu perdebatan publik tentang kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembingkaian yang dilakukan media nasional dan internasional tentang kesepakatan diplomatik Indonesia-Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan, khususnya isu wilayah Laut Natuna Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif digunakan dengan mengombinasikan Teori Framing Entman, Jurnalisme Perdamaian Galtung, dan Model Komunikasi Krisis Coombs. Data dikumpulkan dari empat media nasional, yaitu Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, dan Tempo, serta empat media internasional, yaitu BBC News, Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times, pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Hasil penelitian mendapatkan temuan yang mengungkapkan disparitas framing yang signifikan, media nasional sebagian besar mengadopsi konsep diplomasi dan kerjasama ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme perdamaian, sedangkan media internasional menerapkan kerangka konflik dan ketegangan geopolitik yang sesuai dengan pendekatan jurnalisme perang. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komunikasi krisis, khususnya strategi pembenaran, untuk mengelola persepsi publik dan menegaskan kembali kedaulatan nasional. Kesimpulan penelitian ini berkontribusi pada studi media, komunikasi politik, dan keilmuan hubungan internasional dengan menunjukkan bagaimana framing media membentuk opini publik dan memengaruhi narasi kebijakan luar negeri dalam konteks perselisihan geopolitik maritim.]]>
