I Gede Agus Wibawa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM TATA KELOLA EKONOMI DAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE DI PROVINSI BALI Dewa Ketut Suryawan; I Gede Agus Wibawa; Ni Putu Dinda Kalpika Putri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 02 (2026): Volume 17 No. 02 Juni 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i02.33764

Abstract

Perkembangan digital yang pesat menjadi sebuah kekuatan transformasional dalam pembangunan suatu negara khususnya pada tata kelola pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Global north selalu dijadikan rujukan untuk pengembangan digital diseluruh dunia. Perkembangan digital di global north dan global south tentu berbeda, perbedaan mendasar terletak pada proses tahapan ketika menjalankan strategi pengembangan digital. Khususnya jika dilihat dari konteks Provinsi Bali, lonjakan kunjungan wisatawan yang pesat akan menimbulkan krisis-krisis lainnya seperti fenomena overtourism, kemacetan, alih fungsi lahan bahkan isu ketenagakerjaan. Maka dari itu, peneliti fokus untuk melihat bagaimana dampak dan tantangan transformasi digital dalam bidang sosial dan ekonomi di Provinsi Bali. Metode yang digunakan untuk meneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model spiral analisis data dari cresswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital sangat berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bali. Dengan menggunakan teori dynamic governance, maka tata kelola pemerintahan Bali sudah berjalan dinamis dalam merespon transformasi digital hanya saja kebijakan mengenai pekerja informal belum diatur dengan jelas.