Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Budi Sastra Panjaitan
Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Terhadap Status Tanah Girik Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Zahra Balqis Ananda Lubis; Budi Sastra Panjaitan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8518

Abstract

Pada artikel ini mengkaji tentang status tanah girik pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara yuridis status tanah girik pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, terutama terkait mekanisme pendaftaran tanah, peningkatan status hukum, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang girik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap hak atas tanah pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sepenuhnya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah. Tanah girik, petok D, atau letter C hanya dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengakuan hak atas tanah kini harus melalui mekanisme pendaftaran resmi dengan sertifikat sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, masyarakat yang masih menggunakan girik sebagai bukti kepemilikan dituntut untuk segera melakukan peningkatan status hukum agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
Co-Authors Zahra Balqis Ananda Lubis