This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Ery Agus Priyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implikasi Yuridis Pelanggaran Batas Wilayah Jabatan Notaris terhadap Otentisitas Akta Belinda Pudjilianto; Ery Agus Priyono
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.80708

Abstract

ABSTRACTNotary is a public official authorized to make authentic deeds limited by their domicile and jurisdiction. Unfair business competition and the desire to obtain as many clients as possible often lead to violations of their jurisdiction. These action violates laws and regulations, and risk diminishing the authenticity of the deed, rendering it a private deed. This normative juridical research analyzes the role of laws and regulations in maintaining professionalism using laws, conceptual, and case approach. The result of this study indicates that although regulations regarding jurisdictional boundaries, codes of ethics, and sanctions have been regulated in such a way, however, there are still violations committed by notaries, therefore, a review of their implementation and enforcement is necessary to ensure legal certainty.Keywords: Boundaries; Code of Ethics; Notary; Violation; Sanctions.ABSTRAKNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang dibatasi tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Fenomena persaingan usaha yang tidak sehat dan keinginan untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sering memicu pelanggaran wilayah jabatan. Tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan dan berisiko menghilangkan sifat autentik akta sehingga menjadi akta di bawah tangan. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis peranan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjaga profesionalisme jabatan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi batas wilayah jabatan, kode etik, dan sanksi sudah diatur sedemikian rupa, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga perlu adanya kajian ulang terhadap penerapan dan penegakan hukumnya di lapangan guna menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Batas Wilayah; Kode Etik; Notaris; Pelanggaran; Sanksi.