<![CDATA[ABSTRACTRegistration of Mortgage Rights is a constitutive requirement for creditors to obtain preferential status. In practice, registration is often hindered by land conversion inconsistent with spatial planning regulations, creating legal vulnerability for creditors. This study aims to analyze the juridical implications of impeded Mortgage Rights registration due to land conversion and to formulate ideal legal protection for creditors based on applicable laws, including Government Regulation Number 43 of 2021. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show regulatory disharmony among spatial planning, land administration, and security rights registration, causing rejection or delay of registration. Consequently, creditors lose preferential rights and execution certainty, while no specific protection mechanism is currently available.Keywords: Legal Protection; Mortgage Rights; Land Conversion.ABSTRAKPendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat konstitutif bagi kreditur untuk memperoleh kedudukan preferen. Namun, pendaftaran sering terhambat akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis terhambatnya pendaftaran Hak Tanggungan akibat alih fungsi lahan serta merumuskan bentuk perlindungan hukum ideal bagi kreditur berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi tata ruang, pertanahan, dan pendaftaran jaminan atas tanah beralih fungsi yang menyebabkan pendaftaran Hak Tanggungan ditolak atau tertunda. Akibatnya, kreditur kehilangan hak preferen dan kepastian eksekusi. Selain itu, belum ada mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Tanggungan; Alih Fungsi Lahan.]]>
