Dewa Gede Sudika Mangku
Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconstructing The Authority of Customary Villages in the Governance of Culture-Based Tourism in Bali Through the Perspectives of Legal Pluralism and Collaborative Governance I Dewa Gede Herman Yudiawan; Si Ngurah Ardhya; Ni Luh Wayan Yasmiati; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 Juni (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v11i1.7655

Abstract

This study examines the reconstruction of the authority of desa adat in the implementation of culture-based tourism in Bali from the perspectives of legal pluralism and collaborative governance. The research is motivated by the normative recognition of desa adat within regional regulations, which, however, has not been fully followed by substantive authority in managing tourism activities. This condition gives rise to overlapping authorities, weak institutional coordination, and limited community participation in tourism governance. Employing a qualitative research method with a normative and socio-legal approach, this study analyzes legal frameworks, institutional practices, and the role of local wisdom in tourism development. The findings reveal that the coexistence of state law and customary law has not been optimally harmonized, resulting in the marginalization of desa adat in strategic decision-making processes. In addition, the absence of an effective collaborative governance model further weakens the capacity of desa adat to manage tourism sustainably. Therefore, this study proposes a reconstruction model that strengthens the legal authority, institutional capacity, and collaborative role of desa adat. This reconstruction integrates the values of Tri Hita Karana, optimizes local economic institutions, and promotes participatory governance. The study concludes that empowering desa adat as a central actor in tourism governance is essential for achieving sustainable, culturally rooted, and community-based tourism development in Bali.
Analisis Yuridis Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng Ni Made Gian Sari Astiti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9882

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus berkaitan dengan kekerasan seksual dengan korban yakni anak-anak, yang saat ini marak terjadi dengan pelaku yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal keluarga, seperti kasus yang sedang menjadi perbincangan saat ini terjadi di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan sumber-sumber nyata yang sudah terbukti adanya di masyarakat dan sumber yang berasal dari undang-undang, bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah serta jurnal terkait penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi dengan persentase yang cukup signifikan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Anak sebagai korban kekerasan seksual sangat sulit menghilangkan trauma meskipun sudah dilakukan pendekatan secara emosional oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Untuk mengurangi kasus serupa terulang Kembali maka peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual harus dipertegas agar lebih berat dan menimbulkan efek jera.