Lutfi Fajar Nuraidah
S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PETA PERSEBARAN BALITA GIZI KURANG BERDASARKAN IMD DAN ASI EKSKLUSIF DI JAWA TIMUR 2021–2023 anggita putri Muliasari; Lutfi Fajar Nuraidah
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2026): JUNI 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v7i2.56595

Abstract

Gizi kurang pada balita masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif sebagai bagian dari intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diduga berkontribusi terhadap tingginya kasus gizi kurang. Selain itu, distribusi kasus yang tidak merata antarwilayah memerlukan identifikasi daerah prioritas untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran kasus balita gizi kurang berdasarkan cakupan IMD dan ASI eksklusif di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi ekologi menggunakan data sekunder dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2023 dengan unit analisis 38 kabupaten/kota. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui penyajian grafik menggunakan Microsoft Excel dan pemetaan menggunakan aplikasi QGIS. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi cakupan IMD, cakupan ASI eksklusif, dan jumlah kasus gizi kurang selama periode penelitian. Distribusi kasus cenderung lebih tinggi pada wilayah dengan cakupan IMD dan ASI eksklusif yang rendah. Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo secara konsisten menjadi wilayah dengan jumlah kasus tinggi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variasi cakupan IMD dan ASI eksklusif berhubungan dengan distribusi kasus gizi kurang antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi prioritas melalui peningkatan cakupan IMD dan ASI eksklusif, edukasi, serta penguatan dukungan kebijakan dan layanan kesehatan.