Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Anwar Hafidzi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konflik Yuridiksi Dalam Perkawinan Campuran: Studi Perbandingan Choice Of Law Antara Indonesia Dan Belanda Muhammad Razib; Rizky Muzib Hidayat; M. Fahmi Al Amruzi; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1877

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals have become increasingly common in the era of globalization. However, they also create legal problems, particularly conflicts of jurisdiction and uncertainty in determining the applicable law (choice of law), especially when different legal systems, nationalities, and values are involved. This study aims to examine and compare the legal systems governing mixed marriages in Indonesia and the Netherlands in order to assess the extent to which both countries provide legal certainty and protection for the parties involved. This research uses a qualitative method with a library research approach through the analysis of legislation, academic literature, and relevant previous studies. The findings show that Indonesia still relies on the principle of nationality (lex patriae) and religious law, while lacking a comprehensive choice of law mechanism. This condition may lead to legal uncertainty regarding marital property, children’s status, and citizenship. In contrast, the Netherlands adopts a more flexible approach by allowing parties to determine the applicable law while emphasizing equality and human rights protection. Therefore, legal reform in Indonesia is necessary to create a more adaptive system for transnational legal relations.
Status Anak Dan Hak Waris Dalam Perkawinan Beda Agama: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Abdurrahman Irfan; Muhammad Zarkani; M. Fahmi Al Amruzi; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1923

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum anak dan hak waris para pihak yang terlibat. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempertegas pembatasan pencatatan perkawinan beda agama, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak keperdataan anak dan ahli waris yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan status anak dan hak waris dalam perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk disharmoni yang muncul di antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perkawinan beda agama sebagai penghalang kewarisan dan mengaitkan status anak dengan keabsahan perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia cenderung memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak keperdataan anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, perkembangan yurisprudensi mengenai wasiat wajibah menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai keadilan dan ketentuan kewarisan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap perlindungan anak dan ahli waris dalam keluarga beda agama.
Perbandingan Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia Dan Pakistan: Analisis Perlindungan Hak Anak Dan Efektivitas Penegakan Hukum Ahmad Nazaruddin; Muhammad Rizqi; M. Fahmi Al Amruzi; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1939

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara seragam, sedangkan Pakistan masih menerapkan pengaturan yang berbeda antarprovinsi. Pengaturan tersebut berimplikasi pada perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Indonesia mengedepankan mekanisme dispensasi nikah melalui pengawasan pengadilan, sedangkan Pakistan menerapkan pendekatan pidana melalui kriminalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak anak tidak hanya ditentukan oleh batas usia perkawinan yang ditetapkan, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan dan efektivitas penegakan hukumnya.
Co-Authors Abdurrahman Irfan Ahmad Nazaruddin M. Fahmi Al Amruzi Muhammad Razib Muhammad Rizqi Muhammad Zarkani Rizky Muzib Hidayat