Muhammad Arifin Ilham
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendapatan Buzzer Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muhammad Arifin Ilham
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1941

Abstract

Fenomena buzzer di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar profesi kreatif menjadi instrumen kekuatan siber yang mampu memanipulasi opini publik secara masif. Di tengah pesatnya ekonomi digital, muncul ambiguitas mengenai legalitas pendapatan yang diterima oleh para aktor siber tersebut dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pendapatan buzzer melalui lensa akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknis analisis deskriptif-analitis. Data bersumber dari literatur klasik fikih muamalah, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, serta dokumen kontrak jasa digital terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas buzzer secara struktur memenuhi elemen Ijarah al-Amal, namun keabsahan pendapatannya sangat bergantung pada variabel manfaat jasa yang dihasilkan. Terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara muatan konten dengan status hukum upah (ujrah); apabila konten mengandung unsur kebohongan (kadzib), adu domba (namimah), atau fitnah, maka rukun manfaat yang dibenarkan syariat tidak terpenuhi, sehingga memengaruhi keabsahan akad dan status hukum pendapatan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.Sebaliknya, jika jasa tersebut digunakan untuk edukasi dan promosi yang jujur, maka pendapatannya berstatus halal. Penelitian ini merekomendasikan strategi self-screening contract bagi praktisi digital untuk memverifikasi materi konten sebelum melakukan perikatan. Peluang dari penerapan prinsip syariah ini tidak hanya memberikan keberkahan secara teologis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan nilai pasar profesi jasa informasi di era digital yang lebih beretika.
Akibat Hukum Cacat Formil dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan UU Jabatan Notaris Muhammad Rayhul Padillah; M.Lutfi Syahrul Ramadhan; Muhammad Zaini; Muhammad Arifin Ilham
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk cacat formil dalam pembuatan akta notaris serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil dalam pembuatan akta notaris dapat berupa tidak dibacakannya akta oleh notaris, ketidakhadiran saksi, ketidaklengkapan tanda tangan, kesalahan identitas para pihak, serta ketidaksesuaian bentuk akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cacat formil tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa degradasi kedudukan akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan kewenangannya secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum guna menjaga kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.