Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal De Recht (Journal of Police and Law Enforcement) Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
M.A Razak
Universitas Bhayangkara Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN THE EAST JAVA REGIONAL POLICE AREA Putu Laraswati Padma Dewi; M.A Razak
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 3 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v3i2.379

Abstract

Human trafficking (tindak pidana perdagangan orang/TPPO) constitutes a grave transnational crime that systematically violates human dignity through coercion, deception, and exploitation. This study examines the effectiveness of law enforcement against TPPO within the jurisdiction of the East Java Regional Police (Polda Jawa Timur), with reference to Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. A normative juridical method was employed, drawing on primary legal sources including applicable legislation and judicial decisions, secondary sources comprising academic literature and prior research findings, and tertiary sources for conceptual clarification. Analysis was conducted through a descriptive-analytical approach using deductive reasoning. The findings indicate that enforcement in this jurisdiction has progressed notably in its prosecutorial dimension, as demonstrated by increased case disclosure rates, the operationalization of an integrated multi-agency task force, and consistent suspect referral to judicial proceedings. However, enforcement effectiveness remains structurally incomplete, with victim protection, psychosocial rehabilitation, and reintegration support lagging behind punitive achievements. Principal obstacles include evidentiary challenges arising from victim trauma, insufficient officer specialization, fragmented inter-agency coordination, the absence of a unified national case management system, and a growing asymmetry between perpetrators' digital recruitment capabilities and the investigative capacity of regional units. This study recommends sustained investment in officer training, inter-agency data integration, victim service infrastructure, and international enforcement cooperation as priority measures to advance comprehensive and rights-based TPPO enforcement.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN TUBAN PEMBANGUNAN JABUNG RING DYKE KECAMATAN WIDANG Ferry Irawan; M.A Razak
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.208

Abstract

Permasalahan pembebasan lahan proses pembangunan infrastruktur Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) terjadi masalah pemberian ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya digunakan untuk proses pembangunan. Tujuan penelitian untuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah dan menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018. Penelitian termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta peraturan hukum lain yang terkait mengenai pengadaan tanah. Hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Tuban adalah dari adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang memberikan penjaminan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian biaya ganti kerugian oleh Tim Penilai atau Tim Terpadu. Untuk Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018 dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 walaupun belum adanya peraturan mengenai batasan nilai maksimal dan minimum.
Co-Authors Ferry Irawan Putu Laraswati Padma Dewi