<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik strategis nasional yang diamanatkan melalui Perpres No. 115 Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, eksekusi birokrasi barisan depan (street-level bureaucracy) di lapangan masih menghadapi hambatan struktural sosiogeografis dan finansial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus fenomenologis ini menarik 7 unit sampel struktural secara asimetris dengan proporsi Kontra (Bermasalah) dan Pro (Berjalan Baik) di Provinsi Sumatera Utara. Data primer dihimpun via wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci teknokratis dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan kluster Pro sukses mengelola central kitchen 3.000 porsi/hari dan kluster ekonomi sirkular desa. Sebaliknya, kluster Kontra merekam kegagalan implementasi sistemik berupa pembekuan otomatis dana Virtual Account oleh aplikasi Dialur akibat kendala internet desa, ketidakadilan spasial indeks porsi nasional pada wilayah 3T Nias Selatan, serta bias penargetan (inclusion and exclusion error) di wilayah pesisir yang memicu pemindahan beban kerja (workload shifting) ke pundak guru. Dalam perspektif Politik Islam, potret kontra ini menjadi bukti distorsi nilai amanah dan keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyyah) akibat "kebutaan spasial" birokrasi pusat yang mengorbankan perlindungan jiwa (hifzhun nafs) dan akal (hifzhul 'aql) anak. Kesimpulan penelitian ini melahirkan Model Integrasi Kebijakan Publik Berbasis Maslahah 'Ammah yang menegaskan bahwa efektivitas good governance teknokratis wajib diintegrasikan dengan roh penggerak etis (moral driving force) Islam melalui penerapan formula fiskal asimetris dan penguatan sistem outcome monitoring jangka panjang.]]>
